Agung Heri yang juga Ketua Praja Kabupaten Blora ini memandang bahwa Kopdes Merah Putih setelah berjalannya waktu akan terlihat, apakah akan menguntungkan atau tidak bagi desa. Menurutnya karena bicara Kopdes Merah Putih, dianggap tidak lepas bicara orientasi bisnis yang bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan. “Tetapi nilai bisnis pasti ada, nanti akan terlihat,” terangnya.

Lantas, apakah pada prinsipnya sepakat Dana Desa dikaji ulang? Agung Heri yang juga Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, ini menganggap tidak jadi persoalan. “Kalau menurut kami tidak ada masalah, selama ini memberikan nilai positif, impact positif bagi perekonomian dan kemajuan di desa, dengan catatan penting bahwa di desa itu tidak hanya kegiatan ekonomi,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, di desa itu ada kegiatan pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan ke masyarakat yang didalamnya nanti mengurusi kegiatan tentang kesehatan dan pendidikan. “Di desa itu juga mengurusi tentang mungkin orang yang jompo manula dan sebagainya. Nah, itu juga harus sinergi,” imbuhnya.

Menurut Agung Heri, artinya bahwa tidak semua dana itu akan masuk di Kopdes Merah Putih. Akan tetapi, kalau ada intervensi untuknya masuk di situ karena menguntungkan, maka nanti secara otomatis akan diputuskan dalam musyawarah desa (musdes). “Kalau memang menguntungkan, saya yakin masyarakat desa akan membuat satu keputusan dalam musdes untuk memberikan permodalan kepada Kopdes Merah Putih,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Liputan6.com, bahwa pemerintah melalui Kementerian Koperasi sedang mempertimbangkan untuk merumuskan ulang alokasi anggaran Dana Desa. Ini dilakukan untuk dijadikan opsi alternatif pendanaan untuk mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Herbert Siagian, menjelaskan, langkah ini diambil karena kebutuhan modal untuk program tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 400 triliun.

Angka ini dinilai terlalu besar untuk dapat sepenuhnya ditanggung oleh anggaran negara yang terbatas, yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah tengah mengkaji sejumlah skema pendanaan tambahan yang dapat digunakan untuk mencapainya.